JAKARTA, INFONUSANTARA.ID – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum sepenuhnya terkendali. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan percepatan pemadaman menyusul laporan masih terdapat 639,23 hektare lahan terbakar yang harus ditangani di enam provinsi Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat terbatas secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/10/2026), dengan melibatkan sejumlah menteri, pimpinan TNI-Polri, BNPB, serta pemerintah daerah.
Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan menjadi prioritas penanganan. Situasi paling mengkhawatirkan terjadi di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, setelah BNPB melaporkan kebakaran mencapai 513,89 hektare.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa pemerintah telah mengerahkan lebih dari 60.177 personel gabungan untuk mempercepat pemadaman melalui jalur darat.
Berdasarkan laporan pemerintah, rata-rata lebih dari 80 persen luas lahan yang baru terbakar setiap hari berhasil dipadamkan pada hari yang sama.
Namun, operasi menghadapi tantangan serius. Kabut asap pekat membatasi jarak pandang sehingga helikopter pemadam dan pesawat modifikasi cuaca mengalami hambatan penerbangan di Kalimantan Tengah.
Dalam rapat tersebut, Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap kebakaran Tanjung Puting yang memiliki nilai ekologis penting dan menjadi habitat berbagai satwa dilindungi.
Presiden bahkan menginstruksikan pengiriman 200 pompa air portabel serta menyatakan akan menyediakan Rp2 miliar untuk pembuatan 200 titik sumur bor guna mendukung operasi pemadaman.
Sementara itu, kondisi karhutla di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perkembangan lebih baik.
Pemerintah juga mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca dengan memanfaatkan potensi awan hujan, seiring prakiraan masuknya musim hujan pada pertengahan Oktober hingga November 2026.
Meski demikian, keberhasilan penanganan tidak cukup hanya mengandalkan turunnya hujan. Penguatan patroli, ketersediaan sumber air, dan pencegahan kebakaran berulang menjadi kebutuhan mendesak.
Prabowo menekankan pentingnya mitigasi hingga tingkat desa agar kebakaran tidak terus berulang dan mengancam kawasan hutan.
Dengan puluhan ribu personel dikerahkan, pemerintah kini menghadapi ujian untuk memastikan api benar-benar padam, kerusakan lingkungan dapat ditekan, dan masyarakat terlindungi dari ancaman kabut asap.
