JAKARTA, INFONUSANTARA.ID – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki fase pembuktian.
Di tengah besarnya belanja negara, pemerintah dituntut memastikan setiap program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi tumpuan pembiayaan Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi.
Namun, keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup dinilai dari angka penyerapan anggaran atau banyaknya penerima program.
Dalam forum “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Kerja Nyata Melanjutkan Asta Cita” di Jakarta, Kamis (8/10/2026), Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya belanja negara yang meningkatkan kualitas manusia dan produktivitas ekonomi.
Menurut data pemerintah, program MBG telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat hingga 31 Agustus 2026. Pemerintah memperluas Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, serta digitalisasi pembelajaran.
Pada sektor kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis dilaporkan menjangkau 70,3 juta penduduk pada 2025 dan 99,1 juta hingga September 2026. Dukungan APBN juga diarahkan untuk renovasi 10.000 puskesmas serta penguatan fasilitas RSUD.
Bagi wilayah yang masih kekurangan tenaga medis, fasilitas pendidikan, dan infrastruktur dasar, pemerataan menjadi ujian tersendiri. Pemerintah perlu memastikan manfaat program tidak terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Capaian tersebut tetap membutuhkan pengawasan. Kualitas layanan, ketepatan sasaran, pemerataan akses, dan tindak lanjut pemeriksaan kesehatan harus terukur agar pengeluaran negara tidak berhenti sebagai laporan statistik.
Memasuki 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, meningkat dari target 5,4 persen pada 2026.
Target itu menuntut peningkatan investasi, ekspor, produktivitas industri, dan penciptaan pekerjaan formal.
APBN 2027 yang disetujui DPR pada 29 September 2026 memuat belanja negara Rp4.106,3 triliun dan pendapatan Rp3.435,1 triliun. Defisit direncanakan mencapai Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap produk domestik bruto.
Selain mengejar pertumbuhan, pemerintah menghadapi kewajiban menjaga daya beli dan kualitas belanja.
Transparansi kontrak, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil diperlukan untuk memperkuat kepercayaan publik.
Pemerintah turut mengandalkan investasi swasta dan Danantara untuk mendorong produksi, hilirisasi, dan lapangan kerja.
Meski demikian, ekspansi pembangunan harus berjalan bersama disiplin fiskal serta pengawasan penggunaan uang publik.
Setelah dua tahun, tantangan Prabowo-Gibran bukan sekadar memperbesar anggaran, melainkan membuktikan dampaknya.
Publik berhak menilai apakah belanja ribuan triliun rupiah benar-benar menghasilkan sekolah lebih baik, layanan kesehatan terjangkau, dan kesejahteraan yang meningkat.
