- Ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk membangun masa depan generasi Indonesia. Namun, di tengah derasnya aliran anggaran pendidikan, publik perlu mengetahui siapa penerima dana terbesar, bagaimana uang tersebut dibelanjakan, dan seberapa jauh manfaatnya benar-benar dirasakan siswa, guru, serta sekolah.
JAKARTA, INFONUSANTARA.ID – Di balik ruang kelas yang masih membutuhkan perbaikan, guru yang menantikan peningkatan kesejahteraan, dan keluarga yang berjuang membiayai pendidikan anak-anaknya, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan dalam jumlah luar biasa besar.
Pada tahun anggaran 2026, alokasi pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan mencapai Rp769,1 triliun.
Angka tersebut mencerminkan komitmen fiskal negara untuk memenuhi amanat konstitusi mengenai pendanaan pendidikan. Namun, besarnya alokasi sekaligus menghadirkan tantangan pengawasan yang tidak sederhana.
Sebab, uang pendidikan tidak seluruhnya disalurkan langsung kepada siswa, guru, maupun sekolah.
Sebagian digunakan melalui belanja kementerian dan lembaga, transfer ke daerah, bantuan pendidikan, pembayaran pegawai, pembangunan fasilitas, hingga pengadaan barang dan jasa yang melibatkan perusahaan penyedia.
Dalam proses itu, terdapat banyak pihak yang menerima pembayaran dari anggaran negara.
Persoalan yang harus dijawab bukan hanya siapa menerima uang, melainkan siapa memperoleh manfaat akhir dan apakah manfaat tersebut sebanding dengan biaya yang dikeluarkan pemerintah.
Anggaran Terus Membesar, Hasilnya Harus Diuji
Data anggaran pemerintah memperlihatkan peningkatan signifikan dalam pembiayaan pendidikan nasional.
Pada 2024, anggaran pendidikan berada di kisaran Rp569,1 triliun. Outlook tahun 2025 meningkat menjadi sekitar Rp690,1 triliun.
Sementara itu, APBN 2026 menetapkan alokasi Rp769,1 triliun, lebih tinggi dibandingkan rancangan awal sebesar Rp757,8 triliun.
Dengan membandingkan angka 2024 dan alokasi 2026, terdapat kenaikan sekitar Rp200 triliun atau 35,1 persen dalam dua tahun.
Namun, kenaikan nominal tersebut belum cukup untuk menggambarkan keberhasilan pembangunan pendidikan.
Anggaran yang besar perlu diterjemahkan menjadi perbaikan nyata, seperti meningkatnya kemampuan membaca dan berhitung, menurunnya angka putus sekolah, tersedianya fasilitas belajar yang layak, serta berkurangnya kesenjangan mutu pendidikan antardaerah.
Tanpa ukuran keberhasilan yang jelas, besarnya pengeluaran berpotensi lebih menonjol dalam laporan administratif daripada perubahan yang dirasakan peserta didik.
Di sinilah evaluasi diperlukan: apakah peningkatan anggaran disertai peningkatan kualitas layanan pendidikan yang dapat dibuktikan melalui data?
Di Balik Proyek Sekolah, Ada Rantai Pengadaan Bernilai Besar
Salah satu bagian anggaran yang memerlukan pengawasan ketat adalah belanja barang dan jasa.
Setiap tahun, pemerintah membutuhkan berbagai fasilitas pendidikan, mulai dari pembangunan dan rehabilitasi sekolah, pengadaan komputer, meja dan kursi, peralatan laboratorium, buku, hingga perangkat pembelajaran digital.
Belanja tersebut melibatkan perencanaan kebutuhan, penetapan spesifikasi, penyusunan harga perkiraan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pemeriksaan barang, dan pembayaran.
Dalam setiap tahapan terdapat risiko yang perlu dikendalikan.
Misalnya, satu perusahaan memperoleh banyak paket sejenis secara berulang. Kondisi seperti itu belum tentu melanggar aturan, tetapi dapat menjadi alasan untuk memeriksa tingkat persaingan, kewajaran harga, kapasitas penyedia, dan kesesuaian barang yang diterima sekolah.
Demikian pula ketika sekolah menerima peralatan teknologi dengan nilai pembelian besar, tetapi fasilitas pendukung atau tenaga penggunanya belum memadai.
Secara administrasi, pembelian mungkin telah selesai. Namun, dari sudut pandang manfaat pendidikan, efektivitas belanja tersebut masih harus diuji.
Karena itu, transparansi pengadaan tidak cukup berhenti pada pengumuman pemenang kontrak.
Publik juga membutuhkan informasi mengenai nilai pembayaran, spesifikasi barang, lokasi penerima, hasil pemeriksaan pekerjaan, dan penggunaan fasilitas setelah diserahterimakan.
Kontrak yang telah dibayar bukan otomatis bukti bahwa kebutuhan pendidikan telah terpenuhi.
Bantuan Pendidikan, Siapa yang Benar-Benar Menerima?
Di luar pengadaan, anggaran pendidikan juga diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh akses belajar.
Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), bantuan operasional sekolah, dan berbagai bentuk dukungan kepada pendidik menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan.
Program-program tersebut memiliki tujuan berbeda, mulai dari mencegah anak putus sekolah hingga membantu pembiayaan pendidikan tinggi dan mendukung penyelenggaraan kegiatan belajar.
Namun, efektivitasnya bergantung pada ketepatan pendataan, penyaluran, dan pengawasan.
Apakah bantuan benar-benar menjangkau keluarga yang memenuhi persyaratan? Apakah dana diterima sesuai ketentuan? Bagaimana mekanisme pengaduan ketika penerima mengalami kendala?
Persoalan serupa berlaku pada tunjangan dan dukungan kesejahteraan guru.
Pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi belanja tidak hanya tercatat sebagai realisasi anggaran, tetapi juga diterima tepat waktu oleh pihak yang berhak.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian dalam pembahasan pembiayaan pendidikan. Namun, karena sasaran program melampaui peserta didik sekolah, publik perlu memperoleh penjelasan yang jelas mengenai bagian anggaran yang diklasifikasikan sebagai belanja pendidikan.
Kejelasan klasifikasi penting untuk menghindari kesalahpahaman ketika membandingkan anggaran program dan total alokasi pendidikan nasional.
Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja
Pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya berada di tingkat pusat.
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan layanan pendidikan sesuai pembagian kewenangan, mengelola belanja melalui APBD, dan mengawasi program yang dilaksanakan di wilayahnya.
Karena itu, dokumen perencanaan, Rencana Umum Pengadaan (RUP), hasil pemilihan penyedia, realisasi kontrak, serta laporan pemeriksaan BPK menjadi sumber informasi penting dalam mengevaluasi penggunaan dana pendidikan.
Dari dokumen tersebut, publik dapat menelusuri apakah belanja diarahkan kepada kebutuhan sekolah yang paling mendesak.
Apakah pembangunan ruang kelas diprioritaskan berdasarkan kondisi bangunan? Apakah pengadaan mebel disesuaikan dengan jumlah siswa? Apakah harga perangkat pendidikan diuji terhadap kondisi pasar?
Jawaban atas pertanyaan tersebut harus dapat dibuktikan melalui dokumen dan pemeriksaan lapangan.
Pengawasan juga perlu membedakan antara persoalan administratif, ketidakefisienan belanja, kegagalan pelaksanaan kontrak, dan dugaan pelanggaran hukum.
Tidak semua perbedaan harga atau pengadaan berulang merupakan penyimpangan. Namun, ketidakwajaran yang tidak dapat dijelaskan perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif.
Penerima Kontrak Belum Tentu Penerima Manfaat Terbesar
Di sinilah pertanyaan tentang siapa yang paling diuntungkan perlu ditempatkan secara tepat.
Perusahaan konstruksi bisa menerima pembayaran miliaran rupiah untuk membangun sekolah. Perusahaan teknologi dapat memperoleh kontrak pengadaan komputer dalam jumlah besar. Penyedia buku dan perlengkapan sekolah juga menerima pembayaran dari belanja pendidikan.
Semua itu merupakan kegiatan ekonomi yang sah apabila dilaksanakan sesuai aturan.
Akan tetapi, besarnya nilai kontrak tidak serta-merta berarti perusahaan tersebut memperoleh keuntungan sebesar nilai pembayaran.
Sebaliknya, penerima manfaat pendidikan yang sesungguhnya tidak selalu tercermin sebagai penerima langsung anggaran negara.
Siswa yang menggunakan ruang kelas, guru yang memanfaatkan peralatan pembelajaran, serta keluarga yang terbantu melalui program pendidikan merupakan pihak yang semestinya memperoleh manfaat akhir.
Untuk menilai pembagian manfaat tersebut, diperlukan penelusuran terhadap penerima pembayaran sekaligus evaluasi hasil program.
Data kontrak dapat menunjukkan siapa yang memperoleh pekerjaan pemerintah. Namun, hanya pemeriksaan kualitas, ketepatan sasaran, dan hasil pembelajaran yang dapat membantu menilai apakah belanja tersebut memberikan manfaat nyata.
Jangan Sampai Anggaran Habis, Persoalan Pendidikan Tetap Berulang
Besarnya anggaran pendidikan menciptakan tanggung jawab yang sama besarnya bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaannya.
Evaluasi tidak seharusnya hanya berfokus pada persentase penyerapan belanja atau banyaknya proyek yang telah diselesaikan.
Pemeriksaan harus menjangkau kualitas pekerjaan, manfaat bantuan, ketepatan penerima, kemampuan sekolah menggunakan fasilitas, serta perkembangan hasil belajar.
DPR dan DPRD memiliki fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. BPK melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sementara aparat pengawasan internal membantu memastikan pengendalian dan kepatuhan berjalan.
Masyarakat juga membutuhkan akses informasi yang memadai untuk menilai penggunaan uang publik.
Sebab, anggaran pendidikan seharusnya diukur dari perubahan yang dihasilkannya, bukan sekadar dari nilai yang berhasil dibelanjakan.
Ratusan triliun rupiah akan memiliki arti apabila mampu memperluas kesempatan belajar, meningkatkan kualitas guru, memperbaiki fasilitas, dan mengurangi kesenjangan pendidikan.
Kini pertanyaan terpenting bukan lagi seberapa besar anggaran pendidikan diumumkan setiap tahun.
Melainkan, ketika Rp769,1 triliun dialokasikan untuk pendidikan, seberapa besar hasilnya benar-benar sampai ke ruang kelas dan masa depan anak-anak Indonesia?
Infonusantara.id menempatkan transparansi anggaran, pengawasan belanja, serta pengukuran manfaat pendidikan sebagai bagian penting dari liputan berbasis data demi kepentingan publik.
