Sudaryono Bongkar Masalah BGN, 27 Ribu Dapur MBG Minim Pengawasan
Jakarta, InfoNusantara.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkap persoalan serius dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari dugaan praktik koruptif, lemahnya pengawasan dapur, hingga buruknya koordinasi dengan pemerintah daerah.
Pengungkapan tersebut disampaikan Sudaryono dalam evaluasi 100 hari kepemimpinannya sekaligus peluncuran Transformasi MBG 2.0 di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Salah satu kondisi yang paling mengejutkannya ketika mulai memimpin BGN adalah ketimpangan antara jumlah tenaga pengelola dan besarnya jaringan dapur yang harus diawasi.
Menurut Sudaryono, sekitar 700 personel BGN ketika itu harus mengendalikan kurang lebih 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah.
“Hal pertama saya kaget adalah BGN kira-kira manpower-nya sekitar 700 orang, langsung mengendalikan dapur kira-kira 27.000 dengan infrastruktur pengawasan yang sangat minim,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurutnya, diperburuk oleh keterbatasan kerja sama dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dalam memastikan kualitas pelayanan makanan.
Sudaryono juga menyinggung dugaan penyimpangan yang berkembang hingga tingkat pengelola dapur MBG.
Ia menggunakan perumpamaan mengenai kerusakan organisasi yang dapat bermula dari kepemimpinan dan kemudian memengaruhi perilaku aparat di bawahnya.
Menurutnya, praktik koruptif yang ditemukan harus dihentikan melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum terhadap oknum yang terbukti melakukan pelanggaran.
Persoalan berikutnya menyangkut standar kelayakan dapur, kualitas sumber daya manusia, pengadaan bahan makanan, dan pengawasan pelayanan.
Sudaryono bahkan menceritakan laporan dari seorang pemasok gas di Riau mengenai kondisi dapur MBG yang dinilai tidak layak.
Dalam laporan tersebut, fasilitas memasak disebut berada di lantai bawah bangunan, sementara bagian atas digunakan untuk sarang burung walet.
Kondisi demikian dinilainya tidak dapat diterima karena pengolahan makanan bagi anak-anak membutuhkan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat.
Ia juga mengkritik lemahnya mekanisme pelaporan internal. Menurutnya, persoalan di lapangan semestinya lebih dahulu diketahui dan dilaporkan petugas resmi SPPG, bukan justru pihak luar.
Masalah lain yang disoroti adalah komunikasi antarlembaga. Sudaryono menilai pelaksanaan MBG sebelumnya terlalu terpusat sehingga pemerintah daerah kurang dilibatkan sejak tahap perencanaan.
Akibatnya, ketika muncul persoalan seperti dugaan keracunan makanan, pemerintah daerah harus menangani dampaknya meskipun tidak selalu dilibatkan dalam penentuan lokasi dapur dan sasaran pelayanan.
Sebagai langkah pembenahan, Sudaryono mengumumkan Transformasi MBG 2.0 dengan fokus pada pemberantasan praktik koruptif, penguatan tata kelola, transparansi, serta kolaborasi lintas lembaga.
BGN juga mengungkapkan telah menghentikan operasional sekitar 2.000 dapur bermasalah, terutama yang belum memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.
Selain memperketat pengawasan, BGN berencana memperbarui perjanjian kerja sama pengelola SPPG, meningkatkan verifikasi data, dan memanfaatkan sistem digital untuk mengawasi kegiatan dapur.
Sudaryono menegaskan program MBG harus tetap dilanjutkan karena tujuannya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya dapur atau jumlah makanan yang dibagikan.
Kualitas makanan, keselamatan penerima manfaat, serta penggunaan uang negara secara bertanggung jawab harus menjadi ukuran utama dalam pelaksanaan program.