Bank Berakar Sosialis di Amerika Kelola Rp199 Triliun, Didukung Politikus Republik
WASHINGTON, INFONUSANTARA.ID – Amerika Serikat (AS) memiliki lembaga perbankan milik pemerintah yang bertahan lebih dari satu abad meski berakar dari gerakan sosialis-populis. Bank tersebut adalah Bank of North Dakota, yang kini mengelola aset sekitar US$11 miliar atau setara Rp199,1 triliun.
Menariknya, bank yang didirikan pada 1919 itu justru mendapat dukungan dari sejumlah politikus Partai Republik di North Dakota, salah satu negara bagian dengan basis pemilih konservatif.
Dilansir CNBC International, Jumat (30/10/2026), Bank of North Dakota merupakan satu-satunya bank milik pemerintah negara bagian yang masih beroperasi di Amerika Serikat.
Sejarahnya bermula ketika gerakan Nonpartisan League memperjuangkan kepemilikan publik atas sektor ekonomi strategis, termasuk perbankan, untuk melindungi kepentingan petani dari dominasi lembaga keuangan besar.
Gubernur North Dakota, Kelly Armstrong, mengakui keberadaan bank pemerintah tersebut merupakan fenomena unik di tengah karakter politik wilayahnya yang konservatif.
Berbeda dari bank komersial biasa, Bank of North Dakota berfungsi mengelola simpanan pemerintah negara bagian dan bekerja sama dengan bank komunitas untuk membiayai pertanian, pendidikan, perumahan, serta pembangunan ekonomi.
Keuntungan operasionalnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat permodalan maupun mendukung anggaran pemerintah daerah.
Salah satu kontribusinya terlihat dalam penyelamatan pembangkit listrik batu bara Coal Creek Station dari ancaman penutupan.
Melalui skema pembiayaan, bank tersebut membeli obligasi senilai US$150 juta untuk mendukung transaksi terkait infrastruktur transmisi listrik.
Presiden sekaligus CEO Bank of North Dakota, Don Morgan, menilai model bank publik dapat memberikan manfaat ekonomi selama dikelola secara profesional dan tidak mengganggu kesehatan keuangan lembaga.
Keberadaan bank tersebut turut menginspirasi usulan pembentukan bank publik di sejumlah negara bagian lain.
Namun, industri perbankan melalui American Bankers Association mengingatkan potensi risiko penggunaan dana pembayar pajak dan intervensi politik.
Pengalaman North Dakota menunjukkan bahwa lembaga keuangan milik pemerintah dapat bekerja berdampingan dengan perbankan swasta apabila memiliki mandat, pengawasan, dan tata kelola yang jelas.