APBN September 2026 Defisit Rp319 Triliun, Penerimaan Pajak Naik 21,8 Persen
JAKARTA, INFONUSANTARA.ID – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2026 menunjukkan peningkatan penerimaan, tetapi pengeluaran pemerintah masih melampaui pendapatan negara.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan pendapatan negara dan hibah mencapai Rp2.341,5 triliun atau meningkat 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara menembus Rp2.660,5 triliun, tumbuh 19 persen secara tahunan. Selisih kedua angka tersebut menunjukkan defisit anggaran sebesar Rp319 triliun.
Data itu disampaikan Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurutnya, APBN tetap berperan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan penerimaan dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
“APBN menjalankan perannya melalui kinerja pendapatan yang positif dan belanja yang optimal,” ujar Suahasil.
Dari sektor perpajakan, penerimaan mencapai Rp1.847,7 triliun, meningkat 21,8 persen. Pemerintah mengaitkan pertumbuhan tersebut dengan aktivitas ekonomi dan penerapan sistem administrasi perpajakan Coretax.
Penerimaan kepabeanan dan cukai tercatat Rp240,1 triliun, naik 8,5 persen. Sementara penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp492,3 triliun, tumbuh 41,7 persen.
Di sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat mencapai Rp2.061,3 triliun, sedangkan transfer ke daerah sebesar Rp599,2 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, serta subsidi energi.
Program perlindungan sosial mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, Program Indonesia Pintar (PIP), dan KIP Kuliah.
Adapun realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp462 triliun, meningkat 0,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah menegaskan pengelolaan APBN akan terus diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, kesinambungan fiskal, dan pelaksanaan program prioritas hingga akhir 2026.