AS Gelar Pemilu Sela 2026, Jejak Penjajahan Inggris Kembali Jadi Sorotan
WASHINGTON, INFONUSANTARA.ID – Amerika Serikat (AS) menggelar pemilihan umum sela atau midterm elections pada Selasa (3/11/2026). Pemungutan suara ini menjadi penentu keseimbangan kekuasaan antara Kongres dan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Sebanyak 435 kursi Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) dan 35 kursi Senat diperebutkan. Hasilnya akan memengaruhi arah kebijakan nasional, termasuk anggaran, perpajakan, kesehatan, perdagangan, hingga imigrasi.
Apabila Partai Demokrat memperoleh kendali atas salah satu kamar Kongres, pemerintahan Trump berpotensi menghadapi pengawasan dan hambatan legislasi lebih besar. Sebaliknya, mayoritas Republik dapat mempermudah dukungan terhadap agenda presiden.
Di balik demokrasi modern tersebut, Amerika memiliki sejarah panjang sebagai wilayah kolonial bangsa Eropa.
Sebelum berdiri sebagai negara merdeka, kawasan Amerika Utara telah dihuni masyarakat adat dan kemudian menjadi sasaran ekspansi Inggris, Spanyol, Prancis, serta Belanda.
Inggris mulai membangun permukiman permanen di Jamestown, Virginia, pada 1607. Wilayah koloninya berkembang menjadi 13 koloni yang kelak membentuk Amerika Serikat.
Ketegangan meningkat akibat kebijakan perpajakan Inggris tanpa keterwakilan politik penduduk koloni di parlemen London.
Perlawanan bersenjata pecah pada 1775 dan berlanjut dengan pengesahan Deklarasi Kemerdekaan pada 4 Juli 1776.
Dokumen yang sebagian besar disusun Thomas Jefferson itu menandai pernyataan kemerdekaan 13 koloni dari Kerajaan Inggris.
Namun, perang belum berakhir. Inggris baru mengakui kemerdekaan Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris pada 1783.
Setelah merdeka, wilayah AS terus berkembang melalui pembelian wilayah, perjanjian, dan peperangan, termasuk pengambilalihan kawasan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Meksiko.
Kini, 250 tahun setelah deklarasi kemerdekaan, Amerika kembali menghadapi ujian demokrasi melalui pemilu sela.
Pemilihan tersebut menjadi mekanisme penting bagi warga untuk menentukan perwakilan politik sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan federal.
