Tito Karnavian Masuk Sepuluh Besar Menteri dengan Penilaian Terbaik Survei IPO
JAKARTA, INFONUSANTARA.ID – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian masuk sepuluh besar anggota Kabinet Merah Putih yang dinilai memiliki kinerja terbaik berdasarkan survei nasional Indonesia Political Opinion (IPO).
Tito menempati peringkat kedelapan dengan perolehan 12 persen pilihan responden.
Hasil survei yang dirilis Sabtu (24/10/2026) tersebut memotret pandangan masyarakat terhadap kinerja jajaran menteri dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menempati posisi teratas dengan 33 persen, disusul Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono sebesar 25,2 persen.
Posisi berikutnya ditempati Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dengan 24,5 persen, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia 21,8 persen, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon 20,5 persen.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono memperoleh 16,1 persen, sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengantongi 13,8 persen.
Di bawah Tito, terdapat Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 10,3 persen dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sebesar 5,9 persen.
Survei IPO berlangsung pada 12–20 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi. Pengumpulan data menggunakan metode multistage random sampling, tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error sekitar 2,9 persen.
Responden diminta memilih nama menteri yang dianggap bekerja paling baik. Hasilnya mencerminkan persepsi publik, bukan penilaian berdasarkan audit capaian program kementerian.
Sebagai Mendagri, Tito memiliki tanggung jawab dalam pembinaan pemerintahan daerah, koordinasi kebijakan pusat dan daerah, serta penguatan pelayanan publik.
Namun, hasil survei tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan. Evaluasi kinerja pemerintahan tetap memerlukan indikator objektif, termasuk efektivitas kebijakan, realisasi program, dan manfaat yang diterima masyarakat.