KIP Banda Aceh Bahas Independensi Penyelenggara Menuju Pemilu 2029
INFONUSANTARA.ID – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kota Banda Aceh menggelar Mimbar Demokrasi untuk membahas independensi dan integritas penyelenggara pemilu, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan di aula kantor KIP tersebut menjadi bagian peringatan Hari Lahir KPU ke-73.
Ketua KIP Kota Banda Aceh Saiful Haris menempatkan kepercayaan publik sebagai tantangan utama menuju Pemilu 2029.
Menurutnya, pendidikan pemilih harus berjalan berkelanjutan dengan bertumpu pada evaluasi Pemilu 2024, terutama untuk menghadapi disinformasi dan apatisme masyarakat.
“Tantangan kita bukan lagi sekadar teknis pemungutan suara, tapi bagaimana menjaga kepercayaan publik di tengah disinformasi dan apatisme,” ujar Saiful.
Ia menegaskan, forum tersebut harus menjadi ruang pembelajaran dan evaluasi, melampaui agenda seremonial peringatan kelembagaan.
Independensi serta integritas penyelenggara dinilai penting untuk menjaga keyakinan masyarakat terhadap proses demokrasi.
Mimbar Demokrasi menghadirkan akademisi FISIP Universitas Diponegoro, Nur Hidayat Sardini, yang membahas fondasi etik dan kepercayaan publik.
Mantan komisioner KIP Aceh, Akmal Abzal, mengulas evaluasi pemilu serta agenda pembenahan demokrasi Aceh menuju 2029.
KIP berharap dialog antara penyelenggara, akademisi, ulama, dan generasi muda dapat memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus menghasilkan masukan bagi penyelenggaraan pemilu mendatang.
Sebelumnya, rangkaian peringatan diisi donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, ziarah ke makam Syiah Kuala, serta santunan dan doa bersama anak yatim.
Saiful menyebut kegiatan sosial tersebut sebagai bentuk kepedulian dan penghormatan terhadap nilai sejarah Aceh.
Peringatan tahun ini mengusung tema “73 Tahun KPU: Mengawal Suara Rakyat, Menjaga Demokrasi”.
Sebagai konteks, KPU menetapkan 7 November 1953 sebagai hari lahir melalui Keputusan KPU Nomor 170 Tahun 2026.
Tanggal itu merujuk pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1953 untuk menyelenggarakan Pemilu 1955.
Penetapan tersebut merefleksikan sejarah kelembagaan penyelenggara pemilu.
KPU dalam bentuk yang dikenal sekarang sendiri dibentuk pada 1999, sehingga usia 73 tahun perlu dipahami dalam konteks perjalanan kelembagaan tersebut.