Kasus Penyadapan Prabowo, Guru Besar USU Desak DPR Bentuk Undang-Undang Khusus
MEDAN, INFONUSANTARA.ID – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. OK. Saidin, mendesak DPR RI dan Presiden segera membentuk undang-undang khusus tentang penyadapan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.
Desakan tersebut muncul menyusul penyidikan dugaan penyadapan ilegal melalui Lawful Interception Management System (LIMS) Polri yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
“DPR dan Presiden berutang satu undang-undang kepada rakyat,” kata Saidin di Medan, Sabtu (7/11/2026).
Menurutnya, pengaturan penyadapan yang tersebar dalam berbagai ketentuan sektoral dan aturan internal lembaga berpotensi menimbulkan persoalan perlindungan hak privasi masyarakat.
Saidin mengingatkan bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mewajibkan pembatasan hak asasi manusia ditetapkan melalui undang-undang.
Prinsip tersebut diperkuat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang dibacakan pada 24 Februari 2011.
Dalam putusan itu, MK membatalkan ketentuan Pasal 31 ayat (4) UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyerahkan pengaturan tata cara penyadapan kepada peraturan pemerintah.
Selain itu, Pasal 136 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP telah mengamanatkan pengaturan penyadapan melalui undang-undang tersendiri.
Namun, hingga November 2026, aturan khusus tersebut belum disahkan.
Saidin menilai pembentukan undang-undang harus mengatur mekanisme perizinan, batas waktu penyadapan, kewenangan lembaga, pengawasan independen, serta pertanggungjawaban atas penyalahgunaan data komunikasi.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi kelembagaan tidak perlu menunggu seluruh proses pidana selesai.
Sebelumnya, Bareskrim menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Meski demikian, Saidin mengingatkan seluruh tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, undang-undang khusus diperlukan agar penegakan hukum tetap berjalan tanpa mengorbankan hak konstitusional warga negara.