Mundur dari Wapres, Gibran Bongkar Pergulatan Batin dan Tegaskan Bukan soal Ijazah
Jakarta, InfoNusantara.ID – Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis (12/11/2026). Keputusan Gibran mundur itu disampaikan melalui pernyataan resminya. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik ijazah.
Alasan Gibran Mundur dari Kursi Wapres
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Seluruh dokumen pendidikan saya ada lengkap dan sudah saya serahkan kepada pengadilan.”
Gibran mengakui masa jabatannya tidak lepas dari tantangan. Ia mengingat kembali saat menerima pinangan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, keputusan itu bukan perkara sederhana.
Pergulatan Batin sejak September 2023
Pada September 2023, ia sempat mengalami pergulatan batin. Ia harus meninggalkan sejumlah pekerjaan pembangunan yang dirintis ketika menjabat Wali Kota Surakarta. Selain itu, pilihannya membuat ia berseberangan dengan partai yang selama ini membesarkannya.
Tawaran itu akhirnya ia terima. Pertimbangannya, generasi muda perlu berani mengambil risiko demi pengabdian yang lebih luas. Ia juga menyebut ada pesan soal keberlanjutan pembangunan, keterlibatan anak muda, serta upaya menyatukan berbagai elemen bangsa.
Kritik dan Pro-Kontra Bagian dari Demokrasi
Selama bertugas, Gibran menyadari tidak semua harapan masyarakat dapat dipenuhi. Perbedaan pandangan terhadap kepemimpinannya ia pahami sebagai dinamika demokrasi.
“Ada banyak tantangan dan harapan yang harus dijawab, ada banyak pro dan kontra yang harus dihadapi, ada kritik dan masukan yang harus didengar,” ungkapnya. “Semua itu merupakan bagian dari demokrasi berbangsa yang hidup dan berwarna.”
Menurut Gibran, jabatan bukan sesuatu yang harus dipertahankan dengan mengesampingkan kepentingan yang lebih besar. Ia menilai seorang pemimpin perlu memiliki keberanian mengambil keputusan. Keputusan Gibran mundur pun ia dasarkan pada keyakinan bahwa kepentingan negara harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.