Tolak Cantrang, Nelayan Masalembu Gelar Pawai Laut

Nelayan Masalembu menolak beroprasinya kapal cantrang, (foto: istimewa)

Surabaya – Nelayan yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Masalembu (PNM) menggelar aksi pawai laut menolak kehadiran alat tangkap cantrang, Minggu (28/2). Sekretaris Persatuan Nelayan Masalembu Moh. Zehri mengatakan, dengan pawai laut ini, nelayan Masalembu menolak Permen KP No. 59 Tahun 2020 yang memperbolehkan cantrang beroperasi di Laut Jawa.

“Kami menolak keberadaan cantrang dilaut Masalembu karena mengganggu wilayah tangkap nelayan Masalembu yang notabene masih menggunakan alat tangkap tradisional,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

Selain merusak rumpon dan gugusan karang dasar laut, jika cantrang terus dibiarkan maka, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik sosial antara nelayan Masalembu dengan nelayan cantrang. Nelayan Masalembu, kata Zehri, memiliki sejarah konflik yang sangat panjang.

Pada tahun 1982 nelayan Masalembu terlibat konflik dengan nelayan luar yang menggunakan alat tangkap besar dan modern. Dalam konflik tersebut, salah satu nelayan dari luar Maselmbu ada yang terluka terkena celurit nelayan Masalembu. Pada tahun 2000 juga ada satu kapal purse seine dari Jawa Tengah yang dibakar oleh nelayan Masalembu.

Karena itu, nelayan Masalembu berharap agar pemerintah bisa mendengarkan suara serta aspirasi mereka agar mencabut peraturan menteri yang melegalkan operasi kapal cantrang. (MAR/IJS)

 

Nelayan yang tergabung dalam Persatuan Nelayan Masalembu (PNM) menggelar aksi pawai laut menolak kehadiran alat tangkap cantrang

 

Demo kali ini, Nelayan Masalembu menolak Permen KP No. 59 Tahun 2020 mengenai izin kapal cantrang yang beroperasi di Laut Jawa.

 

Para nelayan menolak keberadaan cantrang dilaut Masalembu karena mengganggu wilayah tangkap nelayan Masalembu yang notabene masih menggunakan alat tangkap tradisional. Jika hal itu terus berlanjut, nantinya akan memberikan masalah sosial antara nelayan Masalembu dengan cantrang.
Seperti yang diketahui, kapal cantrang sempat dilarang pada masa kementerian kelautan dan perikanan Susi Pudjiastuti 2014-2019. MKP Edhy Prabowo kembali melegalkan kapal tersebut. Masalembu berharap agar pemerintah bisa mendengarkan suara serta aspirasi mereka agar mencabut peraturan menteri yang melegalkan operasi kapal cantrang.
BACA JUGA :  Suntik Vaksin Covid-19 untuk Masyarakat Umum Diperkirakan Mulai pada Pertengahan Februari

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *