Ketua DPRD DKI: Pembelian Lahan Korupsi di Pondok Rangon dengan Sepengetahuan Anies

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi/Ilustrasi. (Foto: Tangkap layar video kanal youtube Pikiran Rakyat)

Jakarta – Ketua Dewan Perwakilam Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencairkan uang pembelian lahan untuk program Rumah DP 0 Rupiah di Munjul, Pondok Ranggon, Jakarta Timur (Jaktim).

Diketahui, pencairan anggaran yang mencapai Rp800 miliar itu berdasar pada Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1684 Tahun 2019 tentang Pencairan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya Tahun Anggaran 2019.

Bacaan Lainnya

“Uang Rp800 miliar itu kemudian digunakan untuk membeli lahan yang akan digunakan dalam Program Rumah DP 0 Rupiah,” katanya melalui keterangan tertulis, dikutip dari jakarta.bisnis.com, Sabtu (20/3/2021).

Peraturan dalam Kepgub itu, Direksi Sarana Jaya setelah menerima PMD tersebut mesti melaporkan hasil pelaksanaan kepada Gubernur.

“Gubernur yang bertanda tangan dalam Kepgub itu Anies Baswedan,” ujar politisi PDIP itu.

Direksi Sarana Jaya menyampaikan, laporan penyerapan penggunaan PMD secara periodik setiap 3 bulan kepada Anies dengan tembusan Inspektur, Kepala Badan Keuangan Daerah dan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

“DPRD DKI Jakarta meminta Badan Usaha Milik Daerah Sarana Jaya buka-bukaan tentang ketersediaan lahan untuk Rumah DP 0 Rupiah. Sebab, dari 70 hektar lahan yang sudah dibeli tidak semuanya dikuasai,” tuturnya.

Seperti diketahui, KPK sedang mengusut dugaan kasus korupsi terkait dengan pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta pada tahun 2019.

Sementara itu, KPK belum dapat menyampaikan lebih detail terkait tersangka dan kasus tersebut sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini. Namun, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka nanti.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yaitu YC selaku Dirut PSJ, AR, dan TA. KPK juga menetapkan korporasi, yaitu PT AP sebagai tersangka.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Jokowi Minta Dikritik, Rocky Gerung: Kritik Harus Frontal Supaya Hasilkan Pikiran Baru
Editor: Al-Afgani Hidayat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *