Dari Fakta Persidangan, Napoleon Bonaparte Harus Dibebaskan

JAKARTA – Dari rentetan fakta persidangan yang terpampang jelas di hadapan publik dalam kasus red notice Joko Soegiarto Tjandra maupun Tommy Sumardi akhirnya terungkap, bahwa Kadivhubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte tidak bersalah dan layak dibebaskan demi hukum.

Dua contoh ini pun dilengkapi dengan fakta yang begitu jelas bahwa terdakwa JPU Pinangki Sirna Malasari terbukti menerima uang dan mengaku bersalah dan dihukum ringan. Ini jauh sekali jika dibandingkan dengan Napoleon Bonaparte yang nyata-nyata tidak ada bukti jelas.

Kuasa Hukum Gunawan Raka menegaskan dari fakta persidangan, pengakuan, bukti-bukti bahkan uraian yang ada, terlihat jelas bahwa fakta Napoleon Bonaparte tidak bersalah.

”Sudah jelas dari fakta hukum. Bahwa Napoleon Bonaparte harus dibabaskan dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskannya dari semua tuntutan,” terang Gunawan Raka kepada wartawan, Selasa (6/7/2021).

Gunawan selanjutnya membeberkan sejumlah substansi melihat dari fakta-fakat tersebut. Pertama, terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa rekaman suara berikut transkripnya, yang berisi pembicaraan bebas antara Tommy Sumardi, Prasetijo Utomo dan Napoleon pada tanggal 14 Oktober 2020 di Rumah Tahanan Negara Bareskrim Polri.

”Ini sebagai alat bukti tambahan. Seharusnya hakim membaca fakat ini dan menjadi pertimbangan kuat. Sekali lagi kami memohon barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam mengambil keputusan selanjutnya,” terang Gunawan Raka.

Kedua, sambung Gunawan, sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP, meminta kepada Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta untuk dapatnya mengabulkan seluruh permohonan Napoleon Bonaparte.

”Memutuskan perkara a quo yang amarnya berbunyi menerima Permohonan banding untuk seluruhnya atau membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2020/PN.JKT.PST,” jelas Gunawan

BACA JUGA :  Satgas Nemangkawi Tembak Mati Anggota KKB

Bukti-bukti bahwa Irjen Napoleon Bonaparte tidak bersalah karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 ayat (2) jo.

Apalagi, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

”Kami meminta Majelis Hakim melepaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskannya dari semua tuntutan,” timpalnya.

Termasuk, lanjut Gunawan, mengembalikan barang bukti yang disita kepada terdakwa, sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 12 Agustus 2020 dan Surat Tanda Penerimaan STP/50/VIII/2020/Tipidkor tanggal 12 Agustus 2020, berupa satu unit telepon genggam merk Samsung Galaxy Note 9 warna hitam dengan IMEI 1 : 359447095975660/01 dan IMEI 2 : 359448095975668 /01, SN RR8K90FXQVJ.

”Segera pulihkan harkat dan martabat terdakwa sesuai ketentuan perundang-undangan termasuk membebankan biaya perkara kepada negara,” tegas Gunawan.

Sejumlah alasan kuat lainnya juga diuraikan secara rinci oleh kuasa hukum. Beberapa di antaranya terkait permohonan banding Napoleon Bonaparte yang sebenarnya menunjukkan kebijakan institusi yang berlawanan dengan kepentingan Joko Soegiarto Tjandra maupun Tommy Sumardi.

Fakta hukum dan kebijakan ini dapat dilihat dan dicermati melalui penerbitan surat NCB Interpol nomor : R/115/V/2020/NCB-DivHi tertanggal 12 Mei 2020 dan surat Kadivhubinter Polri Nomor: R/122/V/2020/NCB-DivHI tertanggal 22 Mei 2020.

”Surat tersebut pada pokoknya menyarankan dan mempersilahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan kembali permintaan Red Notice yang baru atas nama Joko Soegiarto Tjandra,” ungkap Gunawan.

Bahkan, sambungnya, Napoleon telah menanda-tangani surat nomor: NCB / I-24/7 / 309 / VII / 2020 tertanggal 23 Juli 2020 kepada IPSG INTERPOL di Lyon-Perancis tentang pengajuan penerbitan Red Notice yang baru atas nama Joko Soegiarto Tjandra.

BACA JUGA :  Posisi PT Grama Bazita Terjepit, Gunawan Raka: Kalau Sudah Pailit, Lelang Saja Asetnya!

Surat yang ditanda-tangani tersebut dalam upaya penegakan hukum, walaupun sebenarnya masih terdapat kekurangan dua dokumen pendukung yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak kejaksaan Agung RI.

Sisi lain yang menguatkan bahwa terdakwa wajib dibebaskan, karena terdakwa dalam jabatannya selaku Kadivhubinter Polri secara tidak langsung telah membantu legalitas penangkapan Joko Soegiarto Tjandra oleh Kepolisian Diraja Malaysia pada tanggal 31 Juli 2020 melalui proses penerbitan Red Notice yang baru.

Sehingga Kepolisian Diraja Malaysia memiliki dasar hukum untuk menangkap dan menyerahkan Joko Soegiarto Tjandra kepada Polri, guna menjalani pemidanaan atas Putusan Peninjauan Kembali (PK) No: 12 / PK / PID.SUS / 2009 tertanggal 11 Juni 2009.
”Sebaliknya dari sikap tegas dan tegak lurusnya Napoleon dalam menjalankan tugas, sudah sepantasnya mendapatkan reward (penghargaan) bukan justru mendapatkan sanksi administrasi berupa pemberhentian dari jabatan, apalagi dikriminalisasi sehingga duduk sebagai terdakwa,” tandas Gunawan.

Secara hukum, bagi Gunawan, apa yang diputus oleh Majelis Hakim Judex Factie adalah sebuah kekeliruan karena terhadap Fakta Hukum sama sekali tidak terbukti adanya penerimaan uang atau janji yang diterima oleh terdakwa.

”Jelas dan terang dalam prosesnya terbukti terdakwa menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Kadivhubinter Polri dengan upaya pembaharuan red notice atas nama Joko Soegiarto Tjandra dengan meminta Kejaksaan RI segera melengkapi dokumen pendukung guna penerbitan Red Notice yang baru kepada INTERPOL Pusat di Lyon Perancis,” paparnya.

Bagi Gunawan, sampai saat Joko Soegiarto Tjandra, ditangkap yang artinya upaya penegakan hukum oleh POLRI tercapai, sehingga sangatlah tidak patut dan keliru atas putusan Majelis Judex Factie yang malah menghukum salah seseorang yang memberikan sumbangsih terhadap Penegakan Hukum di Indonesia.

”Bahwa apabila ada tujuan lain yang dilakukan oleh Brigjend Prasetijo Utomo, atau Tommy Sumardi atau Joko Soegiarto Tjandra atau Pihak Ditjen Imigrasi, maka seharusnya segala akibat hukumnya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pemohon atau terdakwa,” jelasnya lagi.

BACA JUGA :  Soroti Penerbitan SKB Seragam, PKS Minta Pemerintah Tak Usah Mengaitkan Terorisme

Sehingga, berdasarkan uraian analisis yuridis, maka keseluruhan unsur terhadap Napoleon sebagaimana ketentuan pidana Pasal 5 ayat (2) jo lalu Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara hukum.

Terakhir, Gunawan menegaskan, setelah terdakwa menguraikan memori banding ini, maka terdakwa berpendapat bahwa syarat obyektif dan syarat subyektif pemidanaan sebagaimana isi Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipenuhi pada diri terdakwa.

”Untuk itu terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan pasal 183 KUHAP dan harus dibebaskan demi keadilan hukum,” pungkas Gunawan Raka. (oke)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *