Banyak Polemik, Petani Sawit Desak Evaluasi PSM

Ilustrasi Petani Kelapa Sawit (Sumber: Istimewa)

Jakarta – Kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2018 dinilai belum berdampak signifikan terhadap peningkatan produktivitas perkebunan sawit padahal sudah berjalan selama tiga tahun.

Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan, upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam meningkatkan produktivitas sawit, yakni melakukan evaluasi pola kerja sama kemitraan antara perusahaan dengan petani sawit.

Bacaan Lainnya

“Kami melihat inpres moratorium sawit belum mencapai persoalan pola kemitraan sebagian dari proses evaluasi perkebunan,” ujarnya.

Inda mengungkapkan, Pola Satu Manajemen (PSM) yang dihadirkan pemerintah dikarenakan pengelolaan kebun berada dalam satu kontrol manajemen perusahaan.

“Sayangnya, implementasi di lapangan kerap kali berbeda dan merugikan petani, terutama kelompok petani plasma,” kata Inda.

Staf Penelitian dan Pengembangan, Penguatan Komunitas Sawit Watch, Bony menjelaskan, hingga 2020, sebanyak 81 kasus kemitraan terjadi di perkebunan sawit dan beberapa kasus sudah disampaikan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) RI di awal tahun 2021.

Ia memberikan contoh kasus PT Wira Sawit Mandiri (WSM) di Desa Tirto Asri, Kecamatan Taluditi, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo yang beroperasi tanpa landasan kesepakatan kerjasama dalam bentuk MOU.

“PT WSM juga mengintimidasi masyarakat dengan menarik lahan secara paksa tanpa ganti rugi bagi yang menolak menyerahkan lahannya,” ujar Bony.

Staf Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda) Hairudin Ali mengatakan, permasalahan lain akibat PSM, yakni kasus PT Aglo Artha Surya (PT AAS) yang tidak terbuka dalam menjalin kemitraan dengan petani plasma Desa Pangea, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

BACA JUGA :  TNI AD Renovasi Bangunan Sekolah Kabupaten Asmat, Papua

“Perusahaan tidak memberikan informasi terkait status lahan, batas lahan inti dan lahan plasma, juga biaya produksi yang tidak jelas,” ujae Hairudin.

Menurutnya, petani dijanjikan memperoleh penghasilan Rp1,3 juta per bulan, namun kenyataannya hanya mendapat Rp22 ribu per bulan.

Selain itu, pengurus koperasi dan petani menemukan adanya penggandaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama masyarakat oleh PT AAS. Hal itu telah dilaporkan kepada Kepolisian Gorontalo pada Desember 2020 lalu.

Anggota Perkumpulan Petani Kelapa Sawit (PPKS) Indonesia Cion Alexander mengungkapkan praktek buruk pengelolaan kemitraan juga terjadi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat terkait nilai kredit yang dibebankan petani tidak sesuai dengan kondisi kebun.

“Pembagian hasil juga dirasa tidak adil karena porsi yang diambil perusahaan terlalu besar dan jelas petani merugi,” katanya.

Cion menegaskan, sikap petani dan koperasi keberatan dengan sistem PSM yang diterapkan perusahaan yang sangat merugikan petani.

(HMD/IJS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *