Anies Dituding Penanggung Jawab Kasus Rumah DP Rp0, Wagub: Tanggung Jawab Legislatif dan Eksekutif

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria/Ilustrasi. (Foto: Tangkap layar video kanal youtube Tribun Timur)

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi soal pertanggungjawaban atas kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Cipayung, Jakarta Timur.

Riza menegaskan, semua pembangunan di DKI Jakarta menjadi tanggung jawab bersama, baik Pemerintah Provinsi (Pemprov), DPRD, maupun Pemerintah Kota (Pemkot).

Bacaan Lainnya

“Ya, saya belum paham ya maksudnya Ketua DPRD menyampaikan demikian, yang pasti semua pembangunan di kota Jakarta menjadi tanggung jawab kita bersama, antara eksekutif dengan legislatif, Pak Gubernur, saya Wakil Gubernur, ada Sekda, dan seluruh wali kota sampai kelurahan punya tugas (dan) fungsi masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing,” katanya, dikutip dari detiknews, Senin (15/3/2021).

Terkait tanggung jawab masing-masing dari eksekutif dan legislatif dalam membangun DKI Jakarta, sudah diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Karena itu, Politisi Partai Gerindra ini menilai tidak ada yang salah dengan hal tersebut, mengingat semua pihak bertugas sebagaimana fungsinya.

“Di dewan juga demikian mulai dari ketua, wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi, sampai anggota semua sudah diatur, fungsinya, kedudukannya, kewenangannya, fasilitasnya dan sebagainya semua sudah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak ada yang salah, semua punya tugas dan fungsi yang diatur oleh undang-undang,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi membantah keterlibatannya dalam kasus pengadaan lahan DP rumah nol rupiah yang menyeret Dirut Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan. Menurutnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah pihak yang semestinya bertanggung jawab dalam kasus ini.

Hal ini diungkapkan saat Prasetyo menghadiri rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta dan direksi Perumda Sarana Jaya pada Senin (15/3/2021). Prasetyo menilai Anies mengerti dengan keterlibatannya dalam program DP rumah nol rupiah.

“Yang bertanggung jawab? Ya Gubernur, Gubernur tahu kok, di sini keterlibatan Gubernur,” kata Prasetyo saat menjawab pertanyaan wartawan soal siapa yang seharusnya bertanggung jawab terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Prasetyo mengatakan hanya mengesahkan anggaran sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Dia menyebut pencairan dana diatur dalam Pergub.

“Kalau saya cuman mensahkan, diserahkan semua uangnya, apa yang dia minta diserahkan kepada mereka lagi dong, pengesahan itu ada di tangan BUMD, di tangan eksekutif dan dibuat Pergub 1 sampai tahap pencairan. Itu ada pergubnya. Jadi saya nggak ngerti, fungsi saya cuman megang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan,” ucapnya.

Sebagai informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah menangani perkara dugaan korupsi pengadaan lahan untuk program DP Rp 0 oleh Sarana Jaya. KPK telah menetapkan Direktur Utama nonaktif Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka.

(Afg/IJS)

BACA JUGA :  Belasan Ton Ikan Siap Panen Mati, Petambak di Danau Maninjau Gigit Jari
Editor: Al-Afgani Hidayat

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *