Bank MUFG dan Danamon Dituntut Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Hutan Indonesia

Aksi koalisi masyarakat sipil di depan kantor cabang Bank MUFG (dok. TuK Indonesia/Leoni Rahmawati)

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menuntut Bank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan Danamon untuk ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan, krisis iklim, dan pelanggaran HAM di Indonesia. Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi protes di depan kantor cabang Bank MUFG di Jakarta, Senin (05/04/2021).

Koalisi menyerukan agar MUFG berhenti mendanai krisis iklim melalui kucuran dana yang diberikan untuk beberapa perusahaan tambang dan agribisnis besar di Indonesia. Koalisi juga menuntut agar MUFG segera mengadopsi standar “Nol Deforestasi, Nol Pembangunan di Lahan Gambut, dan Nol Eksploitasi” (NDPE).

Bacaan Lainnya

Pihak koalisi juga menuntut MUFG untuk menerapkannya pada semua pembiayaan yang dilakukan oleh MUFG maupun anak-anak perusahaannya. Termasuk nasabah MUFG di Indonesia yang meliputi beberapa grup perusahaan terbesar yang memproduksi minyak sawit, bubur kertas & kertas, seperti Grup Sinar Mas (SMG), Royal Golden Eagle (RGE), Grup Salim dan Grup Jardine Matheson.

Direktur TuK INDONESIA Edi Sutrisno mengungkapkan, MUFG dengan cepat mengembangkan bisnisnya di Indonesia dan baru-baru ini mengakuisisi bank terbesar keenam di Indonesia yaitu Bank Danamon. Namun, anak perusahaan baru ini tidak diwajibkan untuk mematuhi kebijakan baru minyak sawit dan kehutanan milik MUFG.

“Ini menjadikan Bank Danamon sebagai anak emas yang mendapatkan pengecualian untuk mematuhi kebijakan MUFG hingga bisa memanfaatkan celah pada level regional untuk mengeksekusi transaksi di sektor-sektor yang terlarang dan berisiko,” ujar Edi, dalam siaran pers yang diterima Infonusantara.

Dengan tidak adanya komitmen yang jelas bagi praktik terbaik seperti “NDPE”, menurut Edi, kebijakan MUFG seperti komitmen setengah hati. Bahkan di sektor kehutanan, MUFG masih menerima standar Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC), sebuah standar yang lemah sebab masih menyertifikasi perusahaan perusak hutan alam, lahan gambut dan berkonflik dengan masyarakat.

BACA JUGA :  Soal Penyediaan 30% RTH, DPRD DKI Siap Tagih Pengembang

Edi mengatakan, hal itu terbukti sejak tahun 2016, MUFG telah memberikan pinjaman lebih dari US$500 juta kepada Sinar Mas Group (SMG) sebagai salah satu grup perusahaan biang kerok kebakaran yang berulang di Indonesia. “SMG juga tercatat sebagai grup korporasi dengan dokumentasi pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan terburuk, yang melibatkan perampasan tanah, intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan,” tegasnya.

MUFG juga menjadi salah satu bank yang masih mendanai Indofood, perusahaan makanan raksasa yang sudah bertahun-tahun terdokumentasi melakukan pelanggaran hak buruh kelapa sawit pada anak perusahaannya PT London Sumatra. “Perusahaan tersebut saat ini tengah menghadapi gugatan dari serikat buruh atas pemutusan hubungan kerja yang tidak adil,” jelas Edi.

Hingga saat ini masyarakat Kelompok Tani Sekato Jaya di Lubuk Mandarsah, Jambi yang tergabung dalam Kelompok Tani Sekato Jaya masih terus berjuang mempertahankan lumbung pangan mereka yang dirampas dan sempat dirusak oleh salah satu anak perusahaan SMG, yaitu PT Wirakarya Sakti (WKS).

“Kami hidup disini sangat memerlukan lahan karena demi kehidupan masa depan anak-anak kami. Kami ingin hidup tenang, damai, tenteram di sini. Dan saya minta tolong kepada PT WKS mengertilah pada masyarakat yang susah. Tolong kembalikan lahan adat kami di Desa Lubuk Mandarsah ini,” ungkap Minarti, petani perempuan di Desa Lubuk Mandarsah.

Tidak hanya terkait pelanggaran HAM, MUFG juga secara aktif mendanai perusahaan yang dengan sengaja menggunakan api untuk membuka lahan, seringkali secara ilegal. Setelah tahun 2015, ketika kebakaran melanda Indonesia dan membumihanguskan 2,6 juta hektare hutan dan lahan gambut.

Namun, MUFG terus memberikan lebih dari US$1,2 miliar kepada operasi perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas dan kertas yang menggunakan api untuk membuka hutan dan lahan gambut di Indonesia. “Hingga saat ini MUFG tidak memiliki kebijakan untuk mengevaluasi pembiayaan pada perusahaan pembakar hutan atau perusahaan yang pada operasional rantai pasoknya terlibat pembakaran hutan,” kata Edi Sutirsno.

BACA JUGA :  Sumber Daya Laut Berlimpah, tapi NTPI Indonesia Timur Rendah

MUFG juga merupakan salah satu bankir bahan bakar fosil terbesar di dunia, dengan pembiayaan besar untuk pembangkit listrik batu bara, ekstraksi minyak, gas, dan tar sands. Di Indonesia sendiri MUFG Securities Asia Limited telah memberikan pinjaman pada anak usaha PT Adaro Energy Tbk (ADRO) yang saat ini tercatat menjadi perusahaan tambang batu bara terbesar yang beroperasi di Indonesia.

Berdasarkan laporan Banking on Climate Chaos terbaru, MUFG bertanggung jawab atas pinjaman sebesar US$148 miliar untuk industri bahan bakar fosil antara 2016-2020, menjadikannya bankir bahan bakar fosil terburuk di Asia dan mengunci kita pada ketergantungan bahan bakar fosil pada saat kita perlu segera beralih ke energi bersih.

“Sudah seharusnya bank-bank besar bertransformasi dari pembiayaan konvensional menjadi pembiayaan berkelanjutan. Sebab, saat ini bank tidak dapat lagi menghindari tanggung jawab atas pembiayaan sembrono mereka,” kata Edi.

Sekretaris Pusat Studi Agraria IPB University Dr. Bayu Eka Yulian mengatakan, jika air mata yang terjadi di hilir, seperti hilangnya hutan penghidupan masyarakat dan kriminalisasi rakyat kecil adalah akibat, maka salah satu mata air di hulu yaitu modal (kapital) adalah sebab.

Bayu meminta agar para aktor memikirkan kembali pendekatan keputusan investasi dan alokasi modal dengan menjadikan keberlanjutan sebagai filosofi investasi. “OJK dengan Peta Jalan Keuangan Berkelanjutannya harus menjadi dirigen yang tegas dalam mengorkestrasi gerakan keuangan berkelanjutan ini,” pungkasnya.

(MAR/IJS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *